Mataram – Kepala dinas, Sekretaris Daerah, hingga Bupati Kabupaten Sumbawa Barat kompak bungkam terkait dugaan penguasaan proyek pemerintah dan praktik pinjam bendera oleh oknum PNS serta PPPK. Lebih dari 20 pegawai yang disebut terlibat mengerjakan proyek hingga kini belum mendapatkan panggilan maupun teguran dari pemerintah daerah.
Kondisi ini menjadi tanda tanya besar bagi pengamat hukum Mahdar, S.H. Menurutnya, sikap diam berlapis dari pejabat tertinggi hingga level dinas semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran yang sistematis.
“Lebih dari 20 orang PNS dan PPPK yang diduga menguasai proyek pemerintah dan menggunakan modus pinjam bendera belum satu pun dipanggil atau ditegur. Ini aneh. Kalau memang tidak ada yang salah, seharusnya ada klarifikasi. Kalau ada yang salah, harus ada tindakan. Diamnya pejabat dari bawah sampai atas justru semakin mencurigakan,” ujar Mahdar. Senin (10/8)
Isu ini sudah bergulir sejak akhir Juli 2026. Sejumlah nama berinisial disebut aktif menguasai paket proyek, khususnya di Dinas PUPR dan Dinas Perumahan serta Permukiman yang dinilai sebagai lahan basah. Mereka diduga tidak hanya mengerjakan proyek secara langsung, tetapi juga meminjam nama perusahaan lain untuk mengaburkan jejak.
Namun hingga kini, tidak ada satu pun langkah konkret yang terlihat dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Sikap bungkam berlapis ini semakin mempertanyakan komitmen pejabat daerah dalam menjaga integritas birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Publik menunggu, apakah diamnya Bupati, Sekda, dan para kepala dinas hanya soal waktu, atau justru menjadi bukti bahwa praktik kotor ini dilindungi dari tingkat tertinggi.Cad
