Mataram – Praktik birokrasi yang bobrok di Kabupaten Sumbawa Barat semakin terbuka. Oknum PNS dan PPPK dengan leluasa melanggar disiplin kepegawaian dengan bermain proyek dan meminjam bendera perusahaan untuk meraup keuntungan pribadi. Sementara Bupati dan Sekretaris Daerah duduk manis tanpa mengambil tindakan tegas.
Pengamat hukum Mahdar, S.H., menilai kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, belum adanya tindakan signifikan terhadap para oknum yang bermain proyek menjadi bukti nyata adanya pembiaran.
“Ini terbukti dari belum adanya tindakan tegas dan signifikan terkait PNS dan PPPK yang bermain proyek serta banyaknya bendera perusahaan yang dipinjam untuk meraup keuntungan pribadi,” ujar Mahdar, Selasa (11/8/2026).
Ia menambahkan, praktik jual-beli proyek dan pinjam bendera sudah menjadi hal yang lumrah di Sumbawa Barat. Selama 23 tahun usia kabupaten ini, hampir tidak ada yang mendapatkan teguran dari pejabat pembina kepegawaian.
“Di KSB, kalau beda pilihan baru dapat hukuman,” kata Mahdar sembari tersenyum.
Mahdar juga menyoroti minimnya praktik meritokrasi dalam penempatan pejabat. Akibatnya, penempatan pejabat eselon dan non-eselon semakin ngawur. Hal ini mendukung munculnya istilah “tim sukses birokrasi” yang tidak hanya dapat jabatan, tetapi juga dapat proyeknya.
“Ini aneh. Harapan kami Kejati NTB dan KPK melakukan pemantauan serius kepada Pemda Sumbawa Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Khaerul, yang beberapa kali dicoba dihubungi oleh tim redaksi, tidak pernah mau berkomentar terkait fenomena “karpet merah” PNS dan PPPK yang menggasak APBD dari dalam pemerintahan.
Sikap bungkam berlapis dari pejabat tertinggi hingga level dinas semakin mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam membersihkan birokrasi dari praktik kotor.Cad
