Sumbawa Barat – Dugaan penguasaan proyek APBD oleh oknum PNS dan PPPK di Kabupaten Sumbawa Barat terus berjalan tanpa gangguan. Lebih dari 20 aparatur masih leluasa menguasai paket-paket proyek, seolah memiliki beking yang kuat di dalam birokrasi.
Para oknum tersebut, termasuk yang berinisial RDC, PD, WR, HR, dan kawan-kawannya, disebut masih aktif menjalankan aksi beli paket proyek APBD. Mereka merasa aman dan tidak terganggu, meski isu ini sudah bergulir selama berminggu-minggu.
“Tanpa beban, mereka masih merasa aman. Sampai saat ini belum ada teguran tegas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar sumber yang dekat dengan pantauan kasus tersebut.
Sikap bungkam Sekda dan minimnya tindakan dari pejabat pembina kepegawaian semakin memperkuat dugaan bahwa praktik ini dilindungi. Ketika lebih dari 20 PNS dan PPPK masih bebas bermain proyek, sementara kontraktor lokal terus tersingkir, maka pertanyaan besar muncul: siapa yang sebenarnya melindungi mereka?
Keadaan seperti ini membuat masyarakat Sumbawa Barat semakin muak dengan tingkah laku para PNS dan PPPK di pemerintahan. Praktik yang terus berjalan tanpa sanksi dinilai sebagai bentuk pembiaran yang merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
Publik menunggu, apakah pejabat tertinggi Kabupaten Sumbawa Barat akan segera bertindak, atau membiarkan para oknum terus merasa kebal hukum di depan mata masyarakat.Cad
