Sumbawa Barat – Inisiatif Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membuka destinasi baru pengembangan wisata kerakyatan semestinya diacungi jempol. Namun kenyataannya, perencanaan yang dilakukan dinilai minim dan belum matang.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, menyampaikan kritik tersebut pada Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora) Sumbawa Barat terlihat lebih fokus pada prospek proyek pembangunannya saja.
“Nilai proyek pembangunan wisata kerakyatan ini sangat fantastis, kurang lebih Rp13 miliar. Seharusnya Dinas Parpora juga mempersiapkan SDM pelaku pariwisata, tour guide, dan promosi pemasarannya. Bukan malah mengeluh minimnya peran pemuda. Ini sangat lucu,” ujar Maulana.
Ia menilai Dinas Parpora seolah hanya berkutat pada proyek fisik semata. Maulana bahkan mencurigai adanya kepentingan lain di balik fokus tersebut.
“Sepertinya Dinas Parpora hanya fokus pada proyeknya saja. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Kenapa mereka tidak fokus membentuk tim tour guide atau melakukan promosi pemasarannya?” tegasnya.
Maulana menekankan bahwa pengembangan wisata kerakyatan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Tanpa persiapan sumber daya manusia dan strategi pemasaran yang matang, destinasi baru berisiko sepi pengunjung dan menjadi investasi yang sia-sia.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Dinas Parpora, segera memperbaiki perencanaan agar wisata kerakyatan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi lahan proyek.Cad
