Sumbawa Barat – Gelontorkan anggaran sebesar Rp. 88.116.468.285 kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat kini berubah menjadi sorotan publik. Bukan semata karena nilainya yang fantastis, melainkan karena anggaran tersebut dipecah ke dalam sedikitnya 912 paket pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, sementara di lapangan mulai bermunculan dugaan ketidaksesuaian volume, mutu pekerjaan, hingga efektivitas pengawasan.
Di tengah derasnya sorotan tersebut, muncul satu fakta yang semakin memperkuat tuntutan publik agar seluruh proses dibuka secara terang-benderang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat diketahui merupakan ipar Wakil Bupati Sumbawa Barat. Hubungan kekerabatan itu memang bukan pelanggaran hukum dan tidak dapat dijadikan dasar menyimpulkan adanya konflik kepentingan. Namun justru karena kedekatan tersebut, standar transparansi yang dituntut masyarakat menjadi jauh lebih tinggi. Sedikit saja muncul keraguan dalam pengelolaan anggaran puluhan miliar rupiah, maka persepsi publik akan berkembang lebih cepat dibandingkan klarifikasi pemerintah.
Situasi itulah yang kini menjadi perhatian serius Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN) NTB. Organisasi tersebut tidak hanya melayangkan permintaan klarifikasi kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian KSB, tetapi juga menyatakan telah melakukan telaah dokumen pengadaan serta verifikasi lapangan yang menemukan sejumlah kondisi yang dinilai patut dipertanyakan.
Berdasarkan hasil penelaahan dokumen pengadaan yang dilakukan MPKN NTB, perhatian utama tidak hanya tertuju pada besarnya nilai anggaran yang mencapai Rp88,1 miliar, tetapi juga pada karakteristik paket-paket pekerjaan yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat. Dari sedikitnya 912 paket kegiatan, sebagian besar merupakan pekerjaan konstruksi dan pengadaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, meliputi pembangunan dan peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam dan irigasi tersier, rehabilitasi embung, pembangunan jembatan pertanian, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan gudang alat dan mesin pertanian (Alsintan) pada berbagai Balai Penyuluh Pertanian (BPP), pembangunan kandang sapi dan kandang ayam, pembangunan fasilitas pencucian combine harvester, pengadaan alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, cultivator, mesin pencacah pakan, mesin pemipil jagung, freezer box, kendaraan truk towing, hingga pengadaan sarana produksi pertanian. Selain pekerjaan fisik, MPKN juga memberi perhatian serius terhadap puluhan paket jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawasan yang melekat pada hampir seluruh pekerjaan konstruksi tersebut. Menurut MPKN, dominasi paket dengan nilai yang relatif seragam, pelaksanaan ratusan pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan, serta besarnya porsi pekerjaan yang menggunakan metode pengadaan langsung menjadi faktor yang menuntut pengawasan ekstra ketat. Oleh karena itu, MPKN menilai seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses survei lapangan, penyusunan dokumen teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pemeriksaan volume dan mutu pekerjaan, hingga proses pembayaran, perlu diuji secara terbuka untuk memastikan setiap paket benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan petani sebagai penerima program.
Ironisnya, menurut MPKN, dari hasil pengecekan lapangan secara terbatas justru ditemukan sejumlah indikasi yang memerlukan penjelasan serius, mulai dari dugaan ketidaksesuaian dimensi pekerjaan, ketebalan konstruksi, volume, hingga kesesuaian material dengan spesifikasi teknis. MPKN menegaskan temuan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai kerugian negara, tetapi cukup menjadi dasar bagi publik untuk mempertanyakan apakah seluruh pembayaran telah benar-benar didasarkan pada hasil pekerjaan yang sesuai kontrak.
Tidak berhenti di situ, MPKN juga menyoroti jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan yang bernilai miliaran rupiah. Organisasi tersebut menemukan tingkat kemiripan yang tinggi pada sejumlah dokumen teknis, sehingga memunculkan pertanyaan apakah setiap dokumen benar-benar disusun berdasarkan survei lapangan atau sekadar menggunakan pola yang berulang. Dalam proyek sebanyak ini, kualitas dokumen perencanaan menjadi fondasi utama. Jika pondasinya lemah, maka risiko persoalan pada tahap pelaksanaan akan semakin besar.
Lebih jauh lagi, MPKN mengingatkan bahwa berbagai perkara korupsi sektor pertanian yang pernah diungkap aparat penegak hukum di berbagai daerah hampir selalu diawali pola yang serupa, yakni paket pekerjaan yang sangat banyak, lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian volume, pembayaran yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, hingga kegagalan pejabat pengguna anggaran menjalankan fungsi pengendalian. Karena itu, MPKN meminta Aparat Penegak Hukum tidak menunggu persoalan berkembang menjadi kasus besar, tetapi segera melakukan pendalaman terhadap seluruh informasi yang telah berkembang di tengah masyarakat.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Dinas Pertanian. Di tengah besarnya anggaran, ratusan paket pekerjaan, dan sorotan publik yang semakin luas, masyarakat menunggu satu hal yang sederhana namun sangat penting: apakah seluruh dokumen perencanaan, hasil pengawasan, pemeriksaan volume, dan dasar pembayaran berani dibuka secara transparan kepada publik? Sebab dalam pengelolaan uang rakyat, kepercayaan tidak dibangun melalui bantahan, melainkan melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola anggaran di Kabupaten Sumbawa Barat, sorotan terhadap Dinas Pertanian juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang belakangan mencuat di daerah tersebut. Mulai dari penanganan kasus pengadaan combine harvester yang masih menjadi perhatian masyarakat, hingga berkembangnya berbagai isu mengenai dugaan praktik yang tidak sehat dalam relasi antara oknum penyelenggara pemerintahan dengan aparat penegak hukum. Berbagai dinamika tersebut semakin memperkuat tuntutan agar setiap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah diperiksa secara independen, profesional, dan transparan, sehingga tidak menyisakan ruang bagi spekulasi maupun menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum maupun pemerintah daerah.
Atas dasar itu, MPKN NTB menyatakan tidak akan berhenti pada permintaan klarifikasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat. Organisasi tersebut mengaku tengah mempersiapkan laporan beserta hasil telaah dokumen pengadaan, data elektronik, dan hasil verifikasi lapangan untuk disampaikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB agar dilakukan pendalaman sesuai kewenangan penyidik. MPKN menilai momentum ini penting mengingat saat ini Polda NTB dipimpin oleh Kapolda yang baru bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus yang baru, yang diharapkan mampu membawa semangat penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi, penegakan hukum yang profesional, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan keuangan negara.
“Kami berharap kepemimpinan baru di Polda NTB menjadi momentum memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan keuangan negara tanpa pandang bulu. Yang kami minta sederhana, setiap informasi yang memiliki dasar dan data awal harus diperiksa secara objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun jika ditemukan indikasi tindak pidana, proseslah sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas dalam pengelolaan uang rakyat,” tegas Ketua MPKN NTB.
Sebelumnya berita ini diturunkan, media ini sudah melakukan konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Barat tapi tidak ada tanggapan sampai dengan saat ini.Cad.
