Mataram – Klaim Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menuai kontroversi. Kali ini, sebuah organisasi masyarakat (NGO) Sumbawa Barat ikut melontarkan kritik tajam atas data kunjungan wisatawan yang dinilai “terlalu dibuat-buat”.
Menurut dokumen RPJMD KSB 2025-2029, capaian kunjungan wisatawan disebut mencapai 23.053 orang — namun hanya dengan tingkat capaian 7 persen. Angka ini dianggap sangat tidak masuk akal oleh banyak pihak.
“Betapa tidak, capaian hanya 7 persen tapi kunjungan wisatawan mencapai 23.053 orang. Bualan ini terlalu seronok dipertontonkan oleh pejabat lingkup pemerintah,” kritik keras disampaikan kalangan NGO Sumbawa Barat.
Pengamat pariwisata Nusa Tenggara Barat, Lalu M. Zaini, turut menyesalkan keras kejadian ini. Menurutnya, Dinas Pariwisata seharusnya menunjukkan sikap jujur dan membangun kerjasama intensif dengan berbagai pihak, bukan malah membohongi masyarakat.
“Seharusnya Dinas Pariwisata jujur dan menjalin kerjasama dengan intensif, bukan malah membohongi atasannya dan masyarakat,” ujar Lalu M. Zaini, Senin (8/6/2026).
Lalu Zaini menilai data yang dipamerkan tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan. Banyak destinasi wisata di KSB yang sepi pengunjung, infrastruktur minim, dan promosi yang lemah. Namun di atas kertas, angka-angka terus “dikembangkan” secara fantastis.
Lalu M. Zaini juga memberikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat (IKPM KSB-Malang) yang dinilai berani dan jeli mengkritik isu ini.
“IKPM KSB Malang sangat jeli dan saya bangga sebagai sesama putra Sumbawa Barat. Mereka mau mengkritik halus dinas terkait melalui video pendek yang cukup mencengangkan,” tambahnya.
Sebelumnya, IKPM KSB-Malang telah merilis kritik pedas terhadap kontradiksi dalam RPJMD, antara klaim puluhan ribu wisatawan dengan pengakuan tata kelola destinasi yang masih sangat minim. Kritik mereka kini semakin mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Hingga saat ini, Dinas Pariwisata KSB belum memberikan penjelasan resmi mengenai metodologi penghitungan angka 23.053 wisatawan tersebut. Sikap diam ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa data pariwisata KSB hanya sekadar “omon-omon” administratif demi memenuhi laporan, bukan berdasarkan fakta lapangan.
Padahal, sektor pariwisata seharusnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Sumbawa Barat. Bila data terus disengkarutkan, program pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD berpotensi gagal total dan hanya membuang-buang anggaran daerah.
Masyarakat Sumbawa Barat, khususnya pelaku usaha wisata, kini menunggu klarifikasi dan langkah perbaikan konkret dari Pemkab KSB. Transparansi data dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar pariwisata KSB tidak terus menjadi bahan olok-olok.
IKPM KSB-Malang dan pengamat seperti Lalu M. Zaini berharap, tamparan ini dapat membuka mata pemerintah daerah untuk lebih serius membenahi sektor pariwisata, bukan sekadar bermain angka di atas kertas. Dap
