Mataram– Dugaan penguasaan proyek oleh oknum PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat semakin mengarah pada spekulasi adanya sistem ijon yang menyusupi APBD. Beberapa pemenang tender proyek pemerintah justru sering berasal dari penawar termahal, bukan yang termurah.
Isu terkini menyebut sebanyak 20 oknum PNS dan PPPK yang sudah menyerahkan uang kepada oknum tim sukses hingga kepala dinas kini menunggu dengan was-was. Mereka berharap paket proyek di APBD Perubahan Tahun 2026 bisa mereka dapatkan.
Menurut informasi yang beredar, sistem ijon yang berlaku mematok fee sebesar 10 persen dari total nilai pagu anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran. Uang tersebut diserahkan di muka sebagai “jaminan” untuk mendapatkan paket proyek.
Fenomena ini semakin memperkuat dugaan bahwa praktik jual-beli proyek sudah berlangsung secara terstruktur. Alih-alih bersaing secara sehat, sejumlah aparatur justru diduga “membeli” akses proyek jauh sebelum lelang resmi digelar.
Yang lebih aneh, bahkan sebelum tender tayang di UKPBJ, sudah beredar kabar siapa pemilik atau pemenangnya. Kondisi ini memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pelaku usaha lokal: apakah APBD Kabupaten Sumbawa Barat benar-benar dikelola untuk kepentingan pembangunan, atau justru sudah disusupi sistem ijon yang hanya menguntungkan lingkaran tertentu.Cad
