Mataram– Praktik pinjam bendera di Kabupaten Sumbawa Barat diduga kian masif dan terang-terangan. Setelah isu keterlibatan oknum ASN dan PPPK, kini proyek bernilai fantastis diduga dikuasai lingkaran dekat Kepala Daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek Pembangunan Pusat Sarana dan Prasarana Olahraga Tahap I dengan fokus pekerjaan urugan bernilai lebih dari Rp5 miliar. Berdasarkan dokumen pengadaan, tender tersebut dimenangkan oleh PT Nurfita Karya Mandiri, perusahaan berbasis di Jakarta.
Namun, data administrasi diduga hanya pelapis legalitas. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa PT Nurfita Karya Mandiri hanyalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh oknum berinisial LT. Figur LT diketahui tidak memiliki latar belakang maupun rekam jejak di bidang konstruksi, dan hanya bermodal sebagai eks tim sukses.
Modus penguasaan proyek tak berhenti di situ. LT disinyalir meraup keuntungan dengan menjual kembali (subkontrak) pengerjaan proyek tersebut kepada PR, yang merupakan kerabat dekat Bupati Sumbawa Barat.
Kedekatan LT dengan penguasa daerah pun bukan lagi rahasia. Menurut sumber internal, Bupati justru lebih sering berkunjung dan duduk bercengkerama di kediaman LT ketimbang menyapa warga lainnya. Kunjungan tersebut bahkan kerap didampingi sejumlah pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemkab Sumbawa Barat.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, menilai praktik ini sebagai bentuk nyata pengaburan konflik kepentingan yang rapi secara administratif.
“Ini merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih. Ketika paket miliaran rupiah dikuasai lingkaran dalam melalui pinjam bendera, kontraktor lokal hanya bisa gigit jari dan berebut paket kecil Rp50–200 juta,” ujar Maulana. Rabu (19/8).
Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh aliran keuntungan dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk dugaan keterlibatan orang dekat Kepala Daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.Cad
