Sumbawa Barat – Program wisata kerakyatan yang digagas langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., tiba-tiba mengalami ngerem mendadak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga memutus kontrak pemenang tender Pembangunan Paket Wisata Kerakyatan I (Brang Ene) senilai Rp7.330.594.900.
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada agenda tersembunyi di balik pemutusan kontrak tersebut?
Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbawa Barat, Rahardian, mengakui pihaknya telah memutus kontrak dengan kontraktor pemenang. “Ya, kita sudah melakukan putus kontrak dengan kontraktor pemenang tender karena hasil pengecekan dinas terdapat kejanggalan fatal pada kontraktor pemenang. Hal tersebut kita ketahui setelah ULP memberikan dokumen pemenang kepada kita. Setelah kita cek ternyata ada kesalahan, sehingga kita putus kontraknya,” ujarnya.
Namun, pernyataan ini memunculkan kontradiksi. Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) sebelumnya menyatakan dokumen lelang CV Putra Melayu berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan clear, sehingga ditetapkan sebagai pemenang. Lalu, di mana letak kejanggalan fatal yang baru ditemukan setelah dokumen diserahkan?
Publik mempertanyakan profesionalitas proses lelang. Jika dokumen sudah dinyatakan clear oleh BPBJ, mengapa tiba-tiba PPK menemukan kesalahan fatal? Apakah ada kelalaian serius dalam evaluasi, atau justru ada kepentingan lain yang bermain?
Program wisata kerakyatan yang digadang-gadang sebagai terobosan Bupati kini terancam tinggal pepesan kosong. Mimpi mewujudkan destinasi wisata kerakyatan di Bumi Pari Lema Bariri semakin jauh dari kenyataan.
Masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Bupati, Sekda, maupun Dinas Pariwisata. Apakah program andalan ini benar-benar akan dilanjutkan, atau sengaja digembosi dari dalam?Cad
