Mataram – Kasus penguasaan proyek oleh oknum PNS dan PPPK di Kabupaten Sumbawa Barat mulai menunjukkan efek domino yang serius. Praktik ini tidak hanya merusak citra pemerintahan, tetapi juga menghancurkan sistem birokrasi, hingga berpotensi berujung pada kasus korupsi berupa bagi-bagi proyek.
Pengamat hukum Mahdar, S.H., menyampaikan penilaian tersebut kepada KontrasNTB.com, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, penguasaan proyek jalan dan paket-paket lainnya oleh aparatur sudah melahirkan dampak berantai yang berbahaya.
“Efek dominonya jelas. Penguasaan proyek oleh PNS dan PPPK berdampak pada buruknya citra dan sistem birokrasi Sumbawa Barat. Pada akhirnya, ini berujung menjadi kasus korupsi bagi-bagi proyek,” ujar Mahdar.
Ia menjelaskan, ketika aparatur yang seharusnya mengawasi justru menjadi pemain, maka seluruh rantai pengadaan menjadi cacat. Kontraktor lokal tersingkir, perusahaan pinjaman dijadikan kendaraan, dan aliran keuntungan diduga hanya berputar di kalangan orang dekat pejabat.
Sangat disayangkan, hingga kini belum ada tindakan tegas dari Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dugaan korupsi yang melibatkan PNS dan PPPK justru menjadi tontonan masyarakat tanpa ada amputasi dari para pemangku kebijakan.
“Ini sudah menjadi tontonan publik. Tanpa tindakan tegas, praktik kotor ini akan terus berjalan dan semakin merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Mahdar.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat masih bungkam. Publik menunggu, apakah pejabat tertinggi daerah akan segera bertindak, atau membiarkan kasus ini terus menjadi tontonan tanpa penyelesaian.Cad
