Sumbawa Barat – Dugaan praktik penguasaan proyek oleh oknum PNS dan PPPK di Kabupaten Sumbawa Barat semakin terstruktur dan meluas. Jika sebelumnya disebut sekitar delapan pelaku, kini jumlahnya diduga sudah lebih dari 20 orang.
Data tersebut diperoleh dari laporan pengaduan masyarakat Sumbawa Barat sejak pemberitaan mulai dimuat beberapa minggu lalu. Informasi yang dihimpun tim redaksi KontrasNews.com menunjukkan, praktik ini terlihat jelas dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkup SKPD Kabupaten Sumbawa Barat terutama di OPD yang memiliki anggaran yang besar.
Banyak paket pengadaan, termasuk AC dan barang elektronik lainnya, dikerjakan langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bidang teknis di internal dinas. Pola ini dinilai semakin sistematis dan masif.
“Ini seharusnya menjadi atensi serius Bupati dan Sekretaris Daerah Sumbawa Barat. Praktik ini sudah masuk kategori korupsi yang masif dan terstruktur, sementara pejabat daerah masih diam,” ujar sumber yang dekat dengan laporan pengaduan tersebut.
Sikap bungkam Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat semakin dipertanyakan. Sekretaris Daerah drh. Hairul yang dikonfirmasi beberapa hari lalu masih enggan memberikan komentar.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Bupati dan Sekda. Apakah praktik yang semakin meluas ini akan dibiarkan terus berjalan, atau akhirnya disentuh secara tegas sebelum semakin merusak tata kelola dan kepercayaan masyarakat.Cad
