Matatam – Ketika orang-orang dekat penguasa (ring 1) ikut bermain dalam proyek, maka pengawasan internal pemerintah hampir dipastikan lumpuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek domino berupa rusaknya tata kelola dan menurunnya kepercayaan publik di Kabupaten Sumbawa Barat.
Pengamat Hukum Mahdar, S.H., menyampaikan penilaian tersebut kepada KontrasNTB.com, Jumat (7/8/2026). Menurutnya, praktik PNS dan PPPK yang main proyek tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mematikan kesempatan usaha lokal, melemahkan integritas birokrasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Aparatur yang seharusnya merancang dan mengawasi justru turun tangan mengerjakan dan memesan barang pengadaan untuk proyek. Ini sangat berbahaya,” ujar Mahdar.
Ia menyebut nama-nama berinisial RDC, PD, WR, FB, SD,IWS,KS, HR, dan ER diduga merupakan orang dekat Bupati dan kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Mereka disebut aktif di sejumlah “lahan basah”, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kesehatan.
“Himbauan Sekretaris Daerah di apel pagi masih dianggap angin lalu. Mereka merasa aman karena sudah melakukan transaksi pembelian proyek kepada tim sukses dan kepala-kepala dinas,” tegas Mahdar.
Menurutnya, selama ring 1 kekuasaan masih terlibat dan merasa dilindungi, maka praktik kotor akan terus berjalan. Publik pun semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi.Cad
