Mataram-Harapan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar seluruh PNS dan PPPK menjaga integritas seolah pupus di apel pagi hari selasa lalu di komplek KTC. Himbauan Sekretaris Daerah agar aparatur tidak terlibat dalam praktik kotor justru dianggap angin lalu. tindak-tanduk oknum PNS dan PPPK yang memborong proyek terus berjalan tanpa rasa takut.
Pengamat Hukum Mahdar, S.H., M.H., menilai rangkaian kasus di Pemda Sumbawa Barat tidak berbeda jauh dengan kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, pola yang sama kembali muncul: ring 1 Bupati yang diduga mengendalikan proyek.
“Kejadian seperti ini bukan hanya persoalan disiplin dan etika aparatur. Ini patut didalami karena dipastikan ada dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Mahdar kepada KontrasNTB.com. Kamis, (7/8).
Ia menambahkan, setidaknya beberapa oknum yang disebut namanya merupakan sopir dan ajudan Bupati, sementara sejumlah nama lainnya adalah kaki tangan kepala dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Kedekatan inilah yang diduga membuat mereka leluasa menguasai paket-paket proyek tanpa mendapat tindakan tegas selama ini.
“Kalau yang bermain adalah orang-orang dekat pengambil keputusan, maka pengawasan internal hampir pasti lumpuh. Himbauan di apel pagi hanya menjadi formalitas,” tegas Mahdar.
Sikap diam Pemda Sumbawa Barat selama isu ini bergulir semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran. Sementara publik menunggu langkah konkret, praktik yang diduga merugikan keuangan daerah terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa.
Kini, bola ada di tangan aparat penegak hukum. Apakah kasus ini akan diusut hingga ke akarnya, atau kembali tenggelam seperti banyak kasus serupa sebelumnya.Cad
