Sumbawa Barat– Dugaan praktik kotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali terungkap. Kali ini, oknum berinisial RDC disebut menggunakan modus klasik dengan memenuhi kebutuhan mendesak sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa menguasai paket-paket proyek.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, mengungkapkan hal tersebut pada Minggu (27/7/2026). Menurutnya, RDC memberikan bantuan uang kepada beberapa kepala OPD. Imbalannya, dia mendapatkan proyek yang diinginkan.
“Modus yang dilakukan RDC adalah memenuhi kebutuhan mendesak kepala OPD. Dia memberikan bantuan uang di beberapa OPD sehingga bisa mendapatkan paket proyek yang dia inginkan. Begitu juga yang dilakukan oleh beberapa oknum ASN dan PPPK lainnya,” kata Maulana.
Maulana menjelaskan, modus ini memang sudah klasik. Karena uang yang diberikan berasal dari “lapangan” sendiri (hasil proyek), maka perbuatan kepala OPD bisa tertutup dan sulit terdeteksi.
“Uang yang diambil dari lapangan sendiri, sehingga perbuatan kepala OPD bisa tertutup. Ini yang membuat praktik kolusi semakin sulit diungkap,” tegasnya.
Praktik serupa, lanjut Maulana, juga dilakukan oleh sejumlah oknum ASN dan PPPK lainnya di lingkungan Pemda Sumbawa Barat. Mereka memanfaatkan celah kebutuhan mendesak pimpinan OPD untuk menguasai proyek, baik melalui pinjaman bendera kontraktor maupun cara lain.
Ia kembali mendesak Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera turun tangan dan memeriksa praktik ini secara serius.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di Pemda Kabupaten Sumbawa Barat belum memberikan tanggapan resmi.Cad
