Mataram— Aparat Penegak Hukum (APH) kembali ditantang untuk membuktikan keberaniannya menyentuh dugaan permainan proyek hingga lingkar kekuasaan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Mahdar, SH, Praktisi Hukum NTB, mempertanyakan mengapa berbagai dugaan yang telah menjadi konsumsi publik seolah selalu berhenti pada pemeriksaan, klarifikasi, dan pengumpulan keterangan, tanpa terlihat ujung proses hukum yang tegas. Hal itu disampaikannya, Kamis (27/8).
Menurut Mahdar, beberapa kasus yang cukup menjadi perhatian publik di antaranya Embung Tobang, jalan Senayan Lamusung, dan pengadaan tanah SMP Senayan.
Ia mempertanyakan secara keras, apakah pemeriksaan selama ini benar-benar bagian dari proses penegakan hukum, atau justru berpotensi menjadi ruang negosiasi bagi pihak-pihak yang diperiksa. Pertanyaan itu muncul setelah dirinya menelusuri sejumlah pengaduan dan proses hukum yang menjadi perhatian publik.
“Jika laporan telah masuk, pemeriksaan telah dilakukan, dan dugaan telah dibicarakan secara terbuka, maka publik berhak mengetahui apa hasil akhirnya. Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi panggung untuk meredam persoalan, kemudian semuanya kembali seperti semula,” ujar Mahdar.
Menurutnya, ukuran keberanian APH bukan terletak pada seberapa banyak orang dipanggil untuk diperiksa, tetapi apakah proses tersebut mampu menemukan ada atau tidaknya tindak pidana berdasarkan alat bukti.
Ia menilai, jika memang ditemukan bukti yang cukup, maka harus ada keberanian meningkatkan perkara ke tahap penyidikan, menetapkan tersangka, dan membawanya ke meja hijau. Sebaliknya, jika tidak cukup bukti, APH juga harus berani menjelaskan secara terbuka alasan penghentian atau tidak dilanjutkannya suatu perkara.
Mahdar mengatakan, persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dugaan yang disorot berkaitan dengan proyek APBD dan aparatur pemerintahan.
“Kalau benar ada permainan proyek, pinjam bendera, konflik kepentingan, maka APH jangan berhenti di pemeriksaan. Bongkar sampai terang,” tegasnya.
Ia juga menyebut adanya informasi dari seseorang yang mengaku dekat dengan lingkar kekuasaan, berinisial SK, yang menyatakan bahwa terdapat anggapan di kalangan oknum tertentu bahwa mereka aman karena dapat “main mata” dengan APH. Mahdar menegaskan, informasi itu harus diuji, bukan dipercaya begitu saja.
Mahdar memastikan dirinya akan terus mengawal persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, ia mengaku akan menyatukan sejumlah kekuatan, termasuk media dan NGO, untuk mengawal laporan resmi yang akan disampaikan. Opsi demonstrasi juga disebut terbuka apabila diperlukan.
Baginya, “no viral, no justice” bukan berarti menghakimi seseorang sebelum terbukti bersalah, tetapi memastikan proses hukum tidak mati setelah pemeriksaan.Cad
