Sumbawa Barat – Dugaan operasi senyap oknum PNS dan PPPK dalam menggerogoti APBD Perubahan 2026 Kabupaten Sumbawa Barat semakin terbuka. Ini bukan isapan jempol. Beberapa oknum disebut sudah mulai melakukan “patroli” daftar paket proyek di lingkup kompleks pemerintahan Kemutar Telu Center.
Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah paket proyek diduga sudah diijon sebelum pembahasan APBD Perubahan. Kini, RDC, PD, WR, HR, IS, SD, ER, FB, dan kawan-kawannya mulai mengintervensi perencanaan paket pekerjaan langsung di tingkat SKPD.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, sangat menyayangkan fenomena berburu proyek ala PNS dan PPPK ini. Menurutnya, banyak paket pengadaan langsung diperoleh dengan cara membeli pagu anggaran sebesar 10 persen.
“Sangat disayangkan. Mereka berburu proyek dengan alasan paket pengadaan langsung, padahal didapat dengan cara membeli paket anggaran sebesar 10 persen,” ujar Maulana kepada tim redaksi KontrasNTB.com.
Praktik ini dinilai semakin sistematis dan merusak tata kelola pengadaan. Ketika aparatur aktif mengintervensi perencanaan sejak dini, ruang bagi persaingan sehat semakin sempit, sementara risiko penyimpangan semakin besar.
Publik menunggu sikap tegas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Apakah operasi senyap yang diduga menggerogoti APBD Perubahan ini akan dibiarkan berjalan, atau segera dihentikan sebelum semakin merugikan keuangan daerah.Cad
