Sumbawa Barat — Lebih dari satu tahun Bupati Sumbawa Barat membangga-banggakan Program Wisata Kerakyatan ke publik. Ditransformasikan sebagai program unggulan daerah bahkan diklaim masuk dalam peta Proyek Strategis Daerah (PSD), janji manis tersebut kini resmi berujung jadi ‘pepesan kosong’.
Proyek Pembangunan Paket Wisata Kerakyatan I (Brang Ene) senilai Rp7,33 miliar yang digadang-gadang menjadi bukti nyata terobosan Kepala Daerah justru hancur di tengah jalan. Musababnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) mendadak memutus kontrak pemenang tender, CV Putra Melayu, dengan alasan ditemukannya kejanggalan dokumen.
Pemutusan kontrak secara sepihak ini membeberkan bobroknya koordinasi birokrasi dan ketidakpahaman para pejabat Pemkab Sumbawa Barat terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
Skema pengadaan barang dan jasa jelas membagi kewenangan: Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) bertugas melakukan evaluasi hingga menetapkan pemenang tender. Ketika BPBJ menyatakan dokumen CV Putra Melayu clear dan sah secara aturan, PPK Dinas Teknis melanjutkannya dengan menandatangani kontrak kerja.
Namun, yang terjadi justru lelucon birokrasi: setelah kontrak ditandatangani, PPK mendadak membatalkannya dengan tuduhan ada kesalahan fatal pada dokumen. Publik pun bertanya-tanya, jika dokumen bermasalah sejak awal, mengapa PPK nekat menandatangani kontrak? Logika hukum pengadaan menegaskan, jika dokumen dianggap cacat, seharusnya tidak pernah ada penandatanganan kontrak sejak awal.
Fenomena ini memperlihatkan lemahnya peran Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Panglima ASN dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sekda dinilai gagal total dalam memimpin, mengoordinasikan, serta mengawasi ketaatan asas di tubuh birokrasi. Ketidakmampuan Sekda menyelaraskan kinerja BPBJ dan Dinas Teknis menyebabkan program strategis daerah berantakan dan mempertontonkan ketidakprofesionalan Pemkab KSB di mata publik. Bagaimana dengan kontrak pekerjaan penunjang? inipun pasti akan menjadi persoalan baru
Bupati sibuk beretorika di panggung politik selama bertahun-tahun, sementara Sekda mandul dalam eksekusi dan pengawasan internal. Dampaknya, masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri hanya disuguhi drama saling lempar tanggung jawab antarinstansi, sementara mimpi hadirnya destinasi Wisata Kerakyatan kini resmi menguap.Cad
