Mataram- Praktik pinjam bendera untuk menguasai proyek Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berjalan begitu mulus. Bukan tanpa alasan. Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, menduga kuat inisial RDC, PD, dan WR merupakan orang-orang yang berada di lingkaran terdekat (ring 1) Bupati Sumbawa Barat.
“Pantas saja mereka leluasa mengerjakan proyek Pemda selama bertahun-tahun. Berdasarkan latar belakang mereka, RDC, PD, dan WR diduga masuk ring 1 Bupati. Sementara inisial lainnya merupakan ring 1 kepala dinas,” ujar Maulana dalam keterangannya. Rabu, (5/8)
Menurutnya, posisi strategis inilah yang membuat pengawasan internal seolah tumpul. Ketika para oknum memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan tertinggi di daerah maupun di tingkat dinas, maka praktik penguasaan proyek melalui pinjam bendera menjadi sulit disentuh.
Maulana menilai kondisi ini menjelaskan mengapa selama ini tidak ada tindakan tegas, meski isu sudah bergulir cukup lama. “Kalau mereka hanya ASN atau PPPK biasa, mustahil praktik ini berjalan semulus itu. Ada proteksi yang membuat mereka kebal,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi jaminan kebal hukum. Justru semakin dekat dengan pusat kekuasaan, semakin besar tanggung jawab moral dan hukum yang harus diemban.
“Ini yang berbahaya. Ketika ring 1 ikut bermain, maka sistem pengawasan internal hampir pasti lumpuh. Publik hanya bisa menunggu apakah aparat penegak hukum berani masuk,” kata Maulana.Cad
