Sumbawa Barat-Satu minggu sudah isu penguasaan paket proyek APBD oleh oknum ASN dan PPPK bergulir di Kabupaten Sumbawa Barat. Nama-nama berinisial RDC, PD, WR, FB, MS, SD, HR, KS, dan IWS disebut terlibat mengerjakan paket-paket bernilai ratusan juta rupiah. Namun hingga hari ini, belum ada satu pun surat teguran, apalagi tindakan tegas dari Sekretaris Daerah maupun Inspektur Inspektorat.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka pada Sabtu (1/8/2026). Ia menilai sikap diam Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat disayangkan, mengingat pelanggaran yang dilakukan sudah jelas.
“Oknum ASN dan PPPK ini melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Mereka menyalahgunakan wewenang dan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan jabatan orang lain. Ini seharusnya sudah cukup untuk ditegur, bahkan ditindak,” ujar Maulana.
Ia kemudian melempar pertanyaan yang cukup menusuk. “Ini sebenarnya ada apa? Apakah oknum-oknum tersebut anak kesayangan para pejabat tinggi?”
Di lapangan, kondisi justru semakin miris. Para oknum yang disebut masih leluasa memesan barang ke sejumlah toko di Surabaya dan Mataram. Mereka juga masih terlihat wara-wiri di beberapa OPD lingkup Kemutar Telu Center (KTC) dan Kantor Cabang pembantu Bank NTB Syariah Taliwang Sementara di sisi lain, kontraktor dan konsultan lokal mengaku semakin kesulitan mendapatkan proyek pemerintah. Banyak di antara mereka yang mengeluh dan merasa tersingkir.
Maulana menilai praktik ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Lombok Barat, di mana pinjam bendera, penguasaan proyek, dan pembagian fee menjadi pola yang sama. “Sama saja. Hanya beda tempat,” katanya.
Ia berharap laporan yang sudah dan akan disampaikannya mendapat atensi khusus dari Kejaksaan Tinggi NTB. “Semoga kasus ini menjadi perhatian serius Kejati NTB agar ada efek jera. Kami sangat mengutuk perilaku korup di lingkungan Pemda Sumbawa Barat,” tegas Maulana.Cad
