Sumbawa Barat – Dugaan praktik kotor di lingkungan birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat kembali mencuat. Sejumlah ASN dan PPPK disebut tidak hanya merancang dan mengawasi proyek, tetapi juga ikut mengerjakan langsung paket-paket APBD.
Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, menyebutkan beberapa nama yang diduga terlibat. Ia menyebut inisial RDC, PD, WR, FB, MS, HR, KS, IWS, serta sejumlah nama lain yang disebut menguasai berbagai proyek di OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurut Maulana, cara yang digunakan cukup rapi. Para oknum tersebut meminjam “bendera” atau nama perusahaan kontraktor lain, baik dari lokal maupun asal Bima. Imbalannya, mereka mendapatkan komisi 3 hingga 5 persen dari nilai proyek. Praktik yang sama juga terjadi di jasa konsultan perencanaan dan pengawasan.
“Ini membuat kolusi dan nepotisme semakin merajalela. Mereka main di belakang layar, proyek dikuasai, uang mengalir,” kata Maulana kepada KontrasNTB.com, Sabtu (25/7/2026).
Lebih jauh, Maulana mengungkapkan bahwa beberapa di antara oknum tersebut memiliki aset properti hingga di luar Kabupaten Sumbawa Barat. Ia mendesak Sekretaris Daerah dan Inspektur Inspektorat segera turun tangan.
“Ini harus dibenahi secara serius. Jangan dibiarkan terus terjadi,” tegasnya.Cad
