Mataram– Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik NTB, Muhammad Maulana, sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang hingga kini belum mengambil tindakan tegas terhadap puluhan PNS dan PPPK yang diduga bermain proyek.
Menurut Maulana, kasus ini sudah bergulir cukup lama, namun tidak mendapat respons positif berupa pendisiplinan dari pejabat pembina kepegawaian.
“Sangat disayangkan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tidak mengambil tindakan tegas terhadap puluhan PNS dan PPPK yang bermain proyek,” ujar Maulana kepada redaksi KontrasNTB.com, Jumat (14/8/2026).
Ia kemudian mempertanyakan keberanian Sekretaris Daerah dalam menangani kasus ini. Maulana menyinggung dugaan bahwa beberapa pelaku merupakan orang dekat Bupati.
“Menjadi pertanyaan, apakah Sekda memang tidak berani mengambil tindakan karena oknum PD adalah supir, WR adalah sekretaris, dan RDC adalah orang dekat Bupati?” tegasnya.
Maulana menambahkan, sikap diam ini semakin memprihatinkan karena sejumlah nama lain seperti HS, HR, ER, IWS, SD, KS, dan lainnya masih melenggang bebas. Mereka disebut masih menunggu proyek dari APBD Perubahan.
“Mereka masih bebas menunggu proyek APBD Perubahan. Ini sangat disayangkan,” pungkas Maulana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretaris Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.Cad
