Lombok Utara — Sisa anggaran 2025 akhirnya membuka pintu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada sidang paripurna Selasa (8/9/2026) menyepakati penambahan belanja daerah hingga Rp144,031 miliar dalam KUA PPAS RAPBD-P 2026. Fokusnya jelas: kepentingan publik, bukan sekadar angka di atas kertas.
Juru Bicara Banggar DPRD KLU, Sutranto, SH., menegaskan pihaknya sudah menelisik secara detail Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Kami menyelaraskan dengan Visi Misi Bupati di RPJMD, RPJMD Provinsi, hingga RPJMN. Yang belum cocok, kami koreksi,” ujarnya.
Angka yang Bergerak
Total pendapatan daerah naik dari Rp1,026 triliun menjadi Rp1,079 triliun (plus Rp52,865 miliar). Sumber utamanya:
PAD naik Rp23,5 miliar menjadi Rp393,518 miliar
Dana transfer naik Rp20,422 miliar menjadi Rp677,297 miliar (dari KMK No. 198 Tahun 2026)
Lain-lain pendapatan sah muncul Rp8,942 miliar
Sementara total belanja daerah melonjak dari Rp1,056 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Pembiayaan juga menguat: penerimaan pembiayaan naik jadi Rp126,166 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap Rp5 miliar.
Yang Langsung Tersentuh Masyarakat
Beberapa pos belanja yang paling “berbunyi”:
Belanja Barang dan Jasa naik signifikan Rp88,709 miliar menjadi Rp467,605 miliar.
Belanja Hibah melonjak dari Rp682 juta menjadi hampir Rp6 miliar. Tambahan untuk KONI, PMI, dan lembaga lain yang sebelumnya belum dialokasikan.
Belanja Modal Tanah naik Rp5 miliar (jadi Rp6,821 miliar) untuk pembebasan lahan jalan menuju Bangsal (depan Kantor Camat Pemenang), jalan nasional, serta jasa appraisal.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik Rp7 miliar menjadi Rp25,614 miliar, di antaranya untuk Gedung Kantor BPBD dan interior Gedung DPRD.
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik Rp13,889 miliar menjadi Rp37,682 miliar. Alokasinya konkret: penanganan jalan pasca bencana, ruas Akar-Akar–Pawang Timpas (Desa Akar-Akar, Bayan), rekonstruksi Cupek–Sire, jalan TMMD, Tampes–Lokok Beru, sisa pekerjaan jalan lingkungan Dusun Gili Air, dan penguatan badan jalan.
Sementara Belanja Pegawai sedikit turun, dan Belanja Tidak Terduga dikurangi Rp1 miliar (dialihkan ke BPBD untuk penanganan pasca banjir dan longsor).
Arah Kebijakan
Dari lima arah kebijakan ekonomi KLU 2026, dua yang paling digarisbawahi Banggar adalah hilirisasi produk pertanian-perikanan serta penguatan ekonomi desa dan UMKM. Banggar mendorong PT Tata Tunaq Berkah (BUMD) lebih maksimal menjadi garda depan kebijakan tersebut.
“Ini bukan sekadar naik-turun angka. Ini soal memastikan anggaran benar-benar menyentuh jalan yang rusak, lahan yang dibutuhkan masyarakat, dan fasilitas yang langsung terasa manfaatnya,” tegas Sutranto.
Dengan kesepakatan ini, KUA PPAS RAPBD-P 2026 resmi menjadi landasan penyusunan perubahan anggaran. Masyarakat Lombok Utara kini menunggu realisasinya di lapangan: apakah tambahan ratusan miliar ini benar-benar mengubah wajah infrastruktur dan pelayanan publik di 2026.Ham
