Sumbawa Barat— Hampir Rp2,5 miliar uang negara tercatat hilang di tujuh proyek rekonstruksi jalan DPUPR. Bukan karena bencana, bukan karena force majeure. Melainkan karena volume pekerjaan yang dibayar penuh ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dokumen resmi Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Konfirmasi yang dibuat antara Februari hingga April 2026 membongkar fakta pahit: semua proyek sudah dibayar 100 persen, tapi saat diukur ulang, volumenya kurang. Total kekurangan setelah pembulatan mencapai Rp2.490.404.000. Dan yang paling mencengangkan, kolom “Penyetoran” di hampir semua dokumen masih kosong. Nol. Nihil.
Artinya, uang yang seharusnya dikembalikan ke kas negara sampai saat ini masih “terparkir” di tangan kontraktor. Ujarnya, Selasa, (1/9)
Berikut data lengkap yang dihimpun dari dokumen resmi:
1. Jalan Fajar – Mataiyang CV MP Rp10,39 miliar Rp479,69 juta
2. Paket 4 (Desa Talonang) CV TS Rp13,25 miliar Rp408,43 juta
3. Paket 2 (Tongo & Ai Kangkung) PT JJ Rp15,40 miliar Rp406,07 juta
4. Paket 13 (Desa Se, Sekongkang) PT JJ Rp22,11 miliar Rp283,65 juta
5. Desa Sapugara Bree CV KJ Rp3,39 miliar Rp168,58 juta
6. Paket 1 (Kecamatan Maluk) PT FK Rp19,87 miliar Rp628,36 juta
7. Paket 3 (Kemuning, Sekongkang Atas-Bawah) CV TS Rp7,27 miliar Rp115,60 juta
Total Rp2.490.404.000
Item yang paling “boros” kekurangan volume adalah Lataston Lapis Aus (HRS-WC) dan Lapis Fondasi Agregat Kelas A. Di beberapa paket, selisih Lataston saja tembus ratusan juta rupiah. Bahkan muncul pos “Ketidaksesuaian Spesifikasi” yang menambah daftar kerugian.
Madder, SH, analis data yang membongkar pola ini, tidak main-main dalam menilai temuan tersebut.
“Ini bukan sekadar selisih teknis. Ini indikasi serius bahwa pengukuran volume saat progress payment longgar, atau lebih parah, volume diklaim lebih besar dari realisasi. Bayangkan, semua proyek sudah 100 persen dibayar, tapi saat dicek fisik, kekurangan volume masih ratusan juta per paket. Ini bukan kecelakaan. Ini pola,” kata Madder, SH dengan nada tegas.
Ia menyoroti fakta yang paling mengkhawatirkan: sampai April 2026, ketika berita acara konfirmasi dibuat, tidak ada satupun penyetoran dari kontraktor. Nol rupiah yang dikembalikan.
“Kalau tidak segera dipaksa recovery atau dipotong dari pembayaran lain, uang negara ini benar-benar hilang. Sudah dibayar penuh, fisik kurang, pengembalian tidak ada. Apa bedanya dengan membiarkan uang rakyat mengalir ke kantong yang tidak berhak?” tegas Madder, SH.
Ia juga menuding lemahnya peran konsultan pengawas. Nama-nama seperti CV MPC, CV TTW, CV IAPK, CV IAPC, CV RBK, dan CV MI tercatat sebagai pengawas di berbagai paket. Menurut Madder, jika pengawasan berjalan ketat, selisih ratusan juta per paket mustahil terjadi tanpa terdeteksi sejak awal.
“Konsultan pengawas dibayar untuk mengawasi. Kalau hasil akhirnya seperti ini, apa yang diawasi? Atau justru ada yang diloloskan?” ujarnya.
Paket 1 Jalan Kecamatan Maluk menjadi yang paling mencolok dengan kekurangan Rp628,36 juta. Sementara paket-paket kecil seperti Sapugara Bree dan Paket 3 justru menunjukkan proporsi kekurangan yang tidak kalah tinggi dibanding nilai kontraknya.
Pertanyaannya sekarang sederhana: apakah temuan ini hanya akan berakhir sebagai tumpukan kertas berita acara, atau benar-benar ditindaklanjuti sampai uang rakyat kembali ke kas negara, Cad
