Sumbawa Barat – Ketika Kontribusi Hanya 0,3 Persen, “Pengembangan Pariwisata” Hanya Jadi Mantra di Atas Kertas. Di dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat 2025-2029, kata “pariwisata” muncul berulang kali dengan nada optimis. Ada misi khusus: “KSB Maju dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Penguatan Fondasi Ekonomi Kerakyatan”. Ada klaster pariwisata, ada destinasi unggulan seperti Gili Balu, ada program peningkatan daya tarik dan pemasaran. Semuanya terdengar seolah pariwisata akan menjadi salah satu tiang penopang masa depan daerah.Namun data resmi di dokumen yang sama justru membongkar ilusi itu.
“Ini bukan pengembangan pariwisata. Ini pengulangan janji yang sudah usang,” tegas Maulana, Ketua Pemantau Kebijakan Publik NTB. “Lihat angkanya. Kontribusi sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap PDRB hanya 0,26 sampai 0,31 persen sepanjang 2020–2024. Bahkan dalam evaluasi sebelumnya, kontribusi pariwisata justru turun dari 2,14 persen menjadi 1,74 persen. Sementara tambang menguasai 83,2 persen. Lalu di mana ‘maju’-nya?”
Angka yang Membongkar Narasi. Pertumbuhan ekonomi Sumbawa Barat memang sering terlihat tinggi. Tapi begitu sektor tambang dikeluarkan, angkanya langsung anjlok. Pariwisata, yang seharusnya menjadi alternatif, nyaris tidak bergerak. Kunjungan wisatawan masih di angka 21–23 ribu per tahun—jauh dari skala yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan atau menekan kemiskinan.
“Pariwisata di Sumbawa Barat masih jadi anak tiri,” kata Maulana. “Diberi tempat di visi dan misi, tapi tidak diberi porsi yang serius di anggaran, infrastruktur, dan keberpihakan pada pelaku lokal. Akibatnya, potensi destinasi hanya menjadi foto di brosur, bukan sumber kesejahteraan.”
Dampaknya langsung terasa pada struktur ekonomi yang timpang. Ketimpangan (Indeks Gini) naik. Jumlah orang miskin absolut tetap bertahan di kisaran 21 ribu jiwa. UMKM di sektor jasa, kuliner, homestay, dan ekonomi kreatif tidak mendapat ruang yang memadai. Sementara kawasan pesisir yang seharusnya menjadi andalan wisata bahari masih dibebani masalah kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.
Perencanaan yang Tak Berani Keluar dari Zona Nyaman.
Maulana menilai RPJMD 2025-2029 mengulangi pola lama. “Setiap periode selalu ada janji diversifikasi lewat pariwisata. Tapi setelah lima tahun, kontribusinya tetap di bawah setengah persen. Ini sudah bukan kebetulan. Ini pilihan kebijakan yang nyaman dengan status quo tambang.”
Ia menyoroti beberapa kelemahan mendasar:
Target masih generik. Banyak indikator hanya berupa “persentase pertumbuhan kunjungan” tanpa baseline yang kuat dan target yang memaksa perubahan struktural.
Tidak ada strategi tegas untuk menggeser ketergantungan 83 persen pada tambang.
Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif hanya menjadi pelengkap, bukan tulang punggung.
Infrastruktur dan aksesibilitas destinasi masih diakui belum optimal, tapi tidak ada prioritas anggaran yang sebanding dengan ambisi naratifnya.
“Kalau pariwisata benar-benar dijadikan strategi transformasi, maka harus ada target kontribusi PDRB yang naik signifikan—minimal 5 sampai 7 persen di 2029. Harus ada local content yang ketat. Harus ada penanganan serius kawasan kumuh di destinasi. Kalau tidak, ini hanya slogan,” tegas Maulana.
Dampak yang Mengancam
Jika pola ini berlanjut hingga 2029, dampaknya jelas: Pariwisata tetap menjadi sektor marginal. Ketergantungan pada tambang semakin mengakar. Manfaat ekonomi dari destinasi lebih banyak bocor ke luar daerah (tourism leakage). Masyarakat lokal, khususnya di kawasan pesisir dan desa sekitar destinasi, tetap menjadi penonton.
“Tambang itu finite. Suatu saat akan habis atau biayanya naik. Kalau sampai saat itu tiba Sumbawa Barat belum punya fondasi ekonomi alternatif yang kuat, termasuk dari pariwisata, maka yang tinggal hanyalah ketergantungan dan ketimpangan,” kata Maulana.
Sumbawa Barat punya modal: lansekap alam yang indah, potensi bahari, dan desa-desa yang relatif mandiri. Tapi modal itu tidak akan pernah menjadi mesin pertumbuhan selama perencanaan masih lebih nyaman bergantung pada harga tembaga dan emas di pasar global.
“Rakyat Sumbawa Barat berhak mendapatkan perencanaan yang berani. Bukan perencanaan yang hanya indah di atas kertas, sementara realitasnya tetap sama: kaya karena tambang, miskin karena tidak berani berubah,” tutup Maulana.Cad
